Ibukota merupakan pusat pengelolaan pemerintahan disuatu negara dan juga bakal menjadi pusat industri. Karena hal itu, maka kota tersebut akan didatangi oleh penduduk yg akan memadati daerah tersebut. Dampak dari padatnya penduduk tersebut yaitu kebutuhan pangan di daerah tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya atau tidak. Terutama kebutuhan pangan yang sulit untuk didapat yaitu daging. Maka di daerah tersebut daging terutama daging sapi harus terpenuhi.

            Kabupaten Penajam Paser Utara yang telah ditetapkan sebagai lokasi calon ibu kota Negara Indonesia menggantikan Jakarta, juga ditetapkan sebagai salah satu kawasan pengembangan sapi potong di Kalimantan Timur. Penetapan kawasan pengembangan sapi potong itu sebagai program untuk memenuhi kebutuhan akan daging di wilayah ibu kota negara baru. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan penambahan populasi sapi potong mencapai sekitar 30.050 ekor pada 2020 di daerah itu, dan pada 2019 populasi sapi di Kabupaten Penajam Paser Utara lebih kurang 17.000 ekor. Namun untuk pengembangan hewan ternak sapi tersebut difokuskan pada pengembangan populasi ternak sapi potong. Untuk memenuhi target penambahan populasi sapi potong di wilayah Kalimantan Timur tersebut jelasnya, instansinya menggunakan metode inseminasi buatan dan kawin alami.

Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara juga sudah menjalankan program upaya khusus sapi indukan wajib bunting atau Upsus Siwab untuk meningkatkan atau menambah populasi hewan ternak sapi. Pada 2019 peningkatan hewan ternak sapi di wilayah Penajam Paser Utara sekitar 1.300 ekor, dan kami perkirakan pada 2020 bisa bertambah mencapai lebih kurang 1.800 ekor.

Selain Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Paser, Kutai Kartanegara, Berau, serta Kabupaten Kutai Timur juga ditetapkan sebagai kawasan pengembangan hewan ternak sapi potong. Persiapan kawasan pengembangan hewan ternak sapi potong tersebut sebagai antisipasi pemindahan ibu kota negara ke wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, yang diprediksi jumlah penduduk akan bertambah menjadi sekitar 5,5 juta jiwa.

Apakah bisa pemerintah setempat untuk mencapai hal tersebut? Atau justru nanti akan kembali mengambil daging dari luar? Semoga pemerintah bisa mewujudkan hal itu supaya kebutuhan daging di daerah tersebut dapat terpenuhi dan pemerintah tidak lagi harus mengambil daging dari luar.

Sumber : Bisnis.com, 6 Februari 2020

by: Divisi Penelitian dan Pengembangan

Tinggalkan Komentar

Translate »